Merdeka Plus, Jakarta – Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan pentingnya pembenahan partai politik dan evaluasi mendasar atas sistem demokrasi langsung yang berlaku sejak reformasi. Menurutnya, meski membuka ruang partisipasi rakyat, sistem ini juga memunculkan ekses politik biaya tinggi dan maraknya praktik politik uang.
“Pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI-DPD RI sudah tepat. Menggugah kesadaran bahwa partai politik harus mampu berbenah diri. Partai politik bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan. Melainkan sokoguru kedaulatan rakyat yang menentukan arah perjalanan bangsa,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Ia menekankan, partai harus menjadi kawah candradimuka yang melahirkan kader terbaik, bukan sekadar mesin politik bagi pemilik modal besar. Sistem rekrutmen, katanya, harus terbuka, berbasis meritokrasi, dan memberi ruang bagi anak muda, perempuan, serta tokoh daerah yang berintegritas.
“Pembenahan partai politik tidak akan efektif tanpa pembaruan sistem demokrasi. Perlu dikaji ulang juga pelaksanaan Pemilu langsung… dengan mempertimbangkan format yang lebih efisien secara biaya, namun tetap menjaga legitimasi rakyat,” tegasnya.
Bamsoet mengutip data Transparency International Indonesia (TII) 2024 bahwa lebih dari 60 persen kandidat kepala daerah mengaku biaya kampanye menjadi beban berat. Penelitian LIPI 2023 memperkirakan ongkos pencalonan bupati/wali kota mencapai Rp20–30 miliar, sedangkan gubernur bisa menembus Rp100 miliar. “Biaya politik yang begitu tinggi ini… membuka celah praktik korupsi ketika mereka menjabat. Inilah lingkaran setan yang harus kita putus jika ingin demokrasi kita benar-benar sehat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti data Bawaslu yang mencatat 521 laporan dugaan politik uang pada Pemilu 2024. “Fenomena ini… mematikan gagasan. Karena kemenangan lebih ditentukan oleh kemampuan finansial, ketimbang kualitas dan integritas calon,” kata Bamsoet.
“Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita dikendalikan oleh campur tangan modal dan buah tangan transaksi. Demokrasi harus kembali menjadi milik rakyat yang melahirkan pemimpin berani, berpihak, dan bekerja demi kepentingan bangsa,” pungkasnya.
