Merdeka Plus – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum partai politik, pimpinan lembaga negara, dan menteri ke Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Pertemuan berlangsung di tengah meningkatnya aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah.
Presiden menegaskan pemerintah dan DPR mendengar serius aspirasi masyarakat. Dalam konferensi pers usai pertemuan, Prabowo menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI sepakat mencabut sejumlah tunjangan anggota dewan serta menghentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.
Selain itu, para ketua umum partai politik juga sepakat mengambil langkah tegas terhadap anggota dewan yang dinilai membuat kegaduhan publik. “Mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI terhitung 1 September 2025,” tegas Presiden.
Prabowo meminta DPR segera membuka ruang dialog dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan kelompok sipil lain agar aspirasi bisa tersampaikan secara langsung. Ia menekankan pentingnya penyampaian pendapat secara damai sesuai konstitusi, serta mengingatkan aparat untuk adil dan melindungi masyarakat.
“Penyampaian aspirasi boleh dilakukan secara damai. Namun, tindakan anarkis, perusakan, pembakaran, hingga penjarahan adalah pelanggaran hukum. Negara wajib hadir melindungi rakyatnya,” ujarnya.
Terkait dugaan pelanggaran aparat saat demonstrasi, Prabowo menegaskan Polri sudah melakukan pemeriksaan. Ia menuntut proses yang cepat, transparan, dan bisa diawasi publik.
Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk terbuka terhadap kritik serta menerima langsung perwakilan masyarakat.
“Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu domba. Mari kita suarakan aspirasi dengan damai, tanpa kerusuhan, dalam semangat gotong royong menjaga Tanah Air,” pungkas Prabowo.
Dalam pertemuan di Istana hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, serta sejumlah ketum parpol seperti Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Bahlil Lahadalia, dan Edhie Baskoro Yudhoyono mewakili AHY.
