Merdekaplus, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan konsolidasi politik, ekonomi, dan ketahanan nasional merupakan inisiatif penting untuk memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa yang dinilainya belum ideal.
Bamsoet mengatakan, dinamika di ruang publik belakangan ini menunjukkan banyak ketidakberesan, mulai dari keterbelahan masyarakat akibat pemilu, melemahnya kinerja ekonomi, hingga maraknya praktik korupsi yang nilainya terus membesar.
“Presiden Prabowo sudah memulai langkah-langkah konsolidasi untuk mengharmoniskan kehidupan berbangsa. Meski tidak mudah, inisiatif itu harus diapresiasi,” ujar Bamsoet dalam catatan politiknya.
Perlu Amandemen Konstitusi
Menurutnya, konsolidasi di tiga bidang tersebut sebaiknya diperkuat dengan pembaruan konstitusi agar sesuai dengan tuntutan zaman. Bamsoet menegaskan, amandemen kelima UUD 1945 dibutuhkan untuk memampukan sistem pemerintahan lebih menyejahterakan rakyat sekaligus meminimalisir praktik KKN.
Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan partai politik sebagai sokoguru demokrasi. “Partai politik sudah terjebak dalam lingkaran politik berbiaya tinggi. Ini yang melahirkan ketergantungan pada sponsor politik dan membuka ruang korupsi,” katanya.
Tiga Konsolidasi Presiden
Bamsoet menyebut, dalam sebulan terakhir Presiden Prabowo melakukan tiga konsolidasi strategis.
- Geopolitik Nasional – ditandai dengan rekonsiliasi politik, termasuk pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto.
- Geo Ekonomi – melalui peluncuran Program Koperasi Merah Putih, konsolidasi BUMN lewat Danantara, serta pertemuan dengan pengusaha nasional di forum retret KADIN.
- Geo Strategis – dengan memperkuat postur TNI, membentuk satuan dan jabatan baru, serta menggelar pasukan di Batujajar, Jawa Barat.
Evaluasi Demokrasi Langsung
Lebih jauh, Bamsoet menilai pembaruan sistem demokrasi juga perlu dikaji, khususnya soal pelaksanaan pemilu langsung yang memicu biaya tinggi. Data TII 2024 menunjukkan lebih dari 60 persen kandidat kepala daerah mengakui beratnya beban biaya kampanye. Penelitian LIPI 2023 bahkan mencatat biaya pencalonan gubernur bisa mencapai Rp100 miliar.
“Fakta ini mendorong kontestan bergantung pada sponsor politik, lalu membuka ruang korupsi untuk balik modal. Politik uang jelas merusak demokrasi,” tegas Bamsoet.
Seruan Harmoni
Di tengah kondisi tersebut, Bamsoet menekankan perlunya Presiden Prabowo melanjutkan konsolidasi dengan pembenahan konstitusi dan partai politik. Ia mengingatkan, kodrat kebhinekaan tidak boleh dijadikan alasan untuk membangun permusuhan.
“Partai politik harus kembali pada hakekatnya, menjadi kawah candradimuka yang melahirkan kader terbaik, bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan,” pungkas Bamsoet.
Bamsoet menutup pernyataannya dengan optimisme, bahwa inisiatif Presiden Prabowo akan menjadi momentum penting untuk menata ulang demokrasi dan membawa Indonesia menuju kehidupan berbangsa yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera.
